Refleksi Historis Eforia Otonomi Daerah

Refleksi Historis Eforia Otonomi Daerah
KOmpas/Totok Wijayanto / Kompas Images
Minggu, 2 Maret 2008 | 01:20 WIB

SURYADI

Sejak bergulirnya reformasi yang dimulai tahun 1998, kata ”regionalisme” dan ”reformasi” mengalami peluberan makna serta membanjiri wacana sosial-politik Indonesia. Saking populernya, di sebuah warung tenda di Jakarta saya pernah menikmati sajian ”Nasi Goreng Reformasi”.

Ini sangat kontras dengan zaman Orde Baru (1967-1998) di mana kata ”otonomi daerah”, ”desentralisasi”, dan ”reformasi” sangat langka terdengar dan tabu diucapkan. Mereka yang coba-coba menyosialisasikannya dalam wacana publik bisa mendapat bahaya. Kata-kata itu mungkin termasuk lema-lema yang ditulis dengan tinta merah dalam kamus politik Indonesia pada waktu itu.

Eforia reformasi dan regionalisme itu tampaknya juga melanda dunia akademik kita. Banyak kajian mengenai efek regionalisasi politik Indonesia yang sudah dihasilkan, baik oleh peneliti dalam negeri maupun asing. Fokusnya sering mengenai signifikansi sosio-politik dan ekonomi desentralisasi politik Indonesia pasca-Orde Baru atau penyebab kegagalan reformasi Indonesia.

Sayangnya, publikasi kontemporer yang membahas regionalisme dan desentralisasi di Indonesia dari perspektif historis agak jarang ditemukan. Ini dapat dipahami karena kekuasaan rezim Soekarno dan rezim Soeharto yang merentang selama 40 tahun lebih telah membuat masyarakat Indonesia, termasuk komunitas kampus, cuai pada wacana dan kata desentralisasi beserta seluruh cognate-nya.

Karya Gusti Asnan ini mengisi kelangkaan studi historis mengenai regionalisme dan desentralisasi politik Indonesia. Lingkup buku ini adalah dinamika politik Sumatera Barat pada dasawarsa 1950-an.

Menurut Gusti Asnan, selama ini belum ada kajian historis yang komprehensif menyangkut Sumatera Barat pada periode 1950-an, padahal dekade ini ”dapat dikatakan sebagai salah satu episode yang paling dinamis dalam perjalanan sejarah Sumatera Barat” (hal xx). Kajian-kajian sebelumnya lebih sering memberikan penekanan pada peristiwa PRRI yang telah menimbulkan stigma berkepanjangan dalam diri masyarakat Minangkabau.

Didahului gambaran umum mengenai geopolitik Sumatera Barat sebelum tahun 1950, buku ini menyorot dinamika sosio-politik Sumatera Tengah—yang kemudian merucut menjadi Sumatera Barat—sepanjang dekade 1950-an dan dampaknya pada tahun 1960-an.

Secara umum pembahasan Gusti Asnan—dosen Jurusan Sejarah Universitas Andalas dan doktor lulusan Universität Bremen, Jerman—dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membicarakan Sumatera Barat antara 1950-1956, yang membahas berbagai respons politis masyarakat Minangkabau menyusul terbentuknya Republik Indonesia Serikat tahun 1949.

Bagian kedua membicarakan dua aspek penting sebagai hubungan sebab-akibat yang terjadi sepanjang periode 1956-1958 di Sumatera Tengah, yaitu munculnya ide desentralisasi dan demokrasi akibat praktik politik rezim Soekarno yang semakin sentralistis yang akhirnya bermuara pada meletusnya ”Pemberontakan” PRRI tahun 1958.

Bagian ketiga membicarakan perubahan sosial-politik Sumatera Tengah pasca-”Pemberontakan” PRRI: pembentukan Provinsi Sumatera Barat akibat pemekaran Provinsi Sumatera Tengah sebagai cerminan konsolidasi politik pemerintah pusat serta menguatnya peran militer di segala lini dalam administrasi pemerintahan di daerah ini.

Provinsi ”pembangkang”

Nama Sumatera Barat adalah terjemahan dari istilah yang diberikan VOC, Sumatra’s Westkust. Selama kekuasaan kolonialis Belanda, wilayah administratif Sumatra’s Westkust berubah-ubah, sebagai respons terhadap dinamika sosial politik daerah ini.

Mayoritas etnis Minangkabau yang mendiami wilayah ini sangat sulit diatur dan sering memberontak kepada Belanda, seperti Perang Paderi (1803-1837), Pemberontakan Pajak (1908), dan Pemberontakan Komunis Silungkang (1927). Ini mungkin terkait dengan karakter budaya etnis Minangkabau yang menganut Islam dan sistem matrilineal serta mempraktikkan sistem geopolitik tradisional yang demokratis yang disebut nagari.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Sumatera Barat berstatus sebagai salah satu dari 10 karesidenan dalam Provinsi Sumatera (hal 17). Tahun 1948 Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi tiga provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Karesidenan Sumatera Barat, bersama Riau dan Jambi, menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dengan gubernur pertamanya M Nasrun.

Pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949 disambut di Sumatera Barat dengan berbagai respons, yang merefleksikan kegelisahan primordial etnik Minangkabau.

Partai-partai bermunculan, mengikut perkembangan di pusat (Jakarta). Dewan Banteng, misalnya, merepresentasikan kaum militer. Sementara di kalangan sipil muncul pula kelompok-kelompok politik, seperti kaum penghulu, kaum ulama, kaum perempuan, dan pemuda dan mahasiswa.

Pada awalnya, partai-partai dan organisasi sipil yang beragam itu mendukung konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipimpin dwitunggal Soekarno-Hatta. Namun, memasuki paruh kedua 1950-an muncul sentimen kedaerahan di Sumatera Barat, yang langsung atau tidak dipengaruhi oleh perkembangan politik di tingkat pusat.

Yang paling fenomenal adalah Partai Adat Rakyat yang mengusung semangat provinsialis Minangkabau. Belakangan partai yang didukung Kaum Penghulu ini menjadi semakin daerahsentris dan menyokong haluan politik Dewan Banteng yang mulai ”melawan” Soekarno.

Klimaks ketidakpatuhan kepada pemerintah pusat adalah meletusnya ”Pemberontakan” PRRI yang dipimpin Ahmad Husein. Soekarno mengirim pasukan ke Sumatera Tengah—yang di kalangan orang Minang terkenal dengan nama ”tantara pusek” (tentara pusat)—untuk memadamkan aksi separatis itu. Gerakan PRRI berhasil dipadamkan secara represif. Banyak korban berjatuhan di kalangan orang Minang dan ”tantara pusek” sendiri. Inilah lembaran hitam kedua dalam sejarah Minangkabau setelah Perang Paderi (1803-1837).

Gusti Asnan berpendapat bahwa Gerakan PRRI memang sebuah aksi makar yang direncanakan dengan matang, yang tujuannya memang ingin membentuk negara dalam negara (hal 192). Ini berbeda dengan pendapat kebanyakan sejarawan Sumatera Barat dan masyarakat Minang pada umumnya, bahwa PRRI adalah gerakan koreksi terhadap pemerintah pusat yang tidak demokratis dan menerapkan kebijakan pembangunan yang terpusat di Jawa (bandingkan misalnya dengan Mestika Zed & Hasril Chaniago. Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang. Jakarta: Sinar Harapan, 2001).

Walau bagaimanapun, anomali sejarah Sumatera Barat itu terasa belum mendapat penjelasan tuntas dalam buku ini. Apa sebabnya intelektual Minang yang sejak zaman prakemerdekaan setia mendukung konsep NKRI tiba-tiba berbalik arah pada tahun 1950-an? Apakah misalnya konflik Dwitunggal yang mengakibatkan mundurnya Bung Hatta sebagai wakil presiden tahun 1956 ikut meningkatkan kritisisme warga Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat? Hal ini perlu diperhitungkan mengingat Mohammad Hatta adalah ikon Minangkabau di pentas nasional pada masa itu adalah tokoh intelektual yang sangat dihormati masyarakat Minangkabau.

Usai ”Pemberontakan” PRRI, Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian ekstra pemerintah pusat. Struktur pemerintahan Sumatera Barat—setelah dimekarkan dari Provinsi Sumatera Tengah—sangat kuat dipengaruhi militer. Namun figur-figur politisi sipil tetap berasal dari kalangan orang Minang sendiri, mengingat reputasi etnis ini dalam bidang intelektual dan pendidikan ”modern” warisan Belanda (Elizabeth E Graves, 1971).

Belakangan, Orde Baru berhasil ”menjinakkan” Sumatera Barat. Selama masa Orde Baru, Partai Golkar sering menang telak di provinsi yang diberi label ”pembangkang” oleh pemerintahan Presiden Soekarno ini (hal 244).

Historiografi Indonesia

Buku ini adalah salah satu karya sejarah yang cukup lengkap yang mencoba melihat sejarah Indonesia sebagaimana dilihat orang daerah. Dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika sosial-politik Sumatera Barat sepanjang dasawarsa 1950-an, buku ini berhasil mengungkapkan berbagai pemikiran warga Sumatera Barat yang melihat diri dan posisi mereka dalam NKRI yang masih berusia muda.

Pendekatan yang dipakai penulis berangkat dari sudut pandang daerah, bukan dari sudut pandang pusat (Jakarta) sebagaimana kecenderungan umum penulisan historiografi Indonesia sampai pertengahan 1980-an. Dengan pendekatan itu, buku ini tidak saja berhasil menggambarkan dinamika hubungan pusat-daerah dalam pengertian Jawa (Jakarta)-Sumatera Tengah (Bukittinggi), tetapi juga dinamika hubungan pusat-daerah dalam konteks regional, yaitu antara Sumatera Barat yang identik dengan etnis Minang dan daerah-daerah lain dalam wilayah Provinsi Sumatera Tengah (Riau, Jambi, dan Kerinci).

Pemekaran Provinsi Sumatera Tengah, langsung atau tidak, didorong oleh ketidakpuasan daerah-daerah terhadap kebijakan politik yang disetel dari Padang dan Bukittinggi, selain juga sebagai politik divide et impera pemerintah pusat untuk membonsai dominasi politik etnis Minangkabau yang suka ”memberontak” itu di tingkat regional (hal 219-240).

Tanpa berpraduga bahwa penulisnya antidemokrasi, buku ini menyimpulkan bahwa gerakan otonomi daerah yang dilakukan Sumatera Barat pada dekade 1950-an secara umum lebih banyak negatifnya. Gerakan itu dijawab oleh pemerintah pusat dengan menghadirkan lebih banyak unsur militer dalam pemerintahan di daerah ini. Satu-satunya makna positif dari gerakan tersebut adalah penyegeraan realisasi pembentukan Provinsi Riau dan Jambi, serta pembentukan Kabupaten Kerinci (hal 241).

Judul buku ini seolah memperingatkan bahwa desentralisasi politik Indonesia yang kini telah dikeluarkan dari kotak pandora menyusul reformasi politik negeri ini harus dijalankan dengan ekstra hati-hati, yang menuntut kedewasaan pemerintah daerah maupun pusat. Jika tidak, anarkisme sosial-politiklah yang akan terjadi, seperti kisah tragis gerakan desentralisasi di Sumatera Barat tahun 1950-an.

Suryadi Dosen dan Peneliti pada Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Universiteit Leiden, Belanda

Buku Baru

Warisan Makassar-Bugis

Pakacaping merupakan salah satu musik tradisional di masyarakat Sulawesi Selatan. Dari sisi estimologis pakacaping merupakan gabungan dari pa (pemain) dan kacaping (kecapi), yang berarti pemain kecapi. Bentuk musik vokal instrumental ini dimainkan oleh satu orang atau lebih secara berpasangan. Dalam pertunjukannya, pemain kecapi memainkan instrumen melodis yang disebut kecapi sambil melantunkan syair lagu yang disebut kelong dengan cara sibali-bali (berbalas-balasan).

Awalnya pakacaping merupakan permainan untuk menghibur diri sendiri di waktu senggang. Pemain kecapi menikmati kobbi’-kobbi’na (petikan-petikannya sendiri) tanpa ada kebutuhan pendengar. Dalam perkembangannya, pakacaping menjadi seni pertunjukan dalam berbagi konteks adat istiadat assua’-sara’ (keramaian), seperti dalam konteks a’mata-mata benteng (menjaga tiang rumah semalam suntuk), pesta perkawinan, sunatan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pesta adat kehidupan dan budaya etnis Makassar di Gowa.

Diilhami oleh bunyi getaran tali layar perahu yang diterpa angin, pelaut Makassar-Bugis membuat instrumen musik kacaping. Bentuk dan nama instrumen kacaping merupakan perubahan bentuk dan nama dari kancillo atau kanjilo yang berbentuk perahu. Kanjilo terbuat dari batok tempurung kelapa sebagai ruang resonansi yang diberi tali atau senar.

Melalui pendekatan Etnomusikologi, penulis membahas pakacaping dari perspektif teks dan konteks untuk melihat eksistensi dan perkembangan musik tradisional itu pada etnis Makassar di Gowa, Sulawesi Selatan. (DRA/Litbang Kompas)

Keseimbangan Hidup Menurut Semler

Keseimbangan hidup merupakan dambaan setiap orang. Keseimbangan antara dunia profesional dan kehidupan pribadi yang berkualitas melatari konsep kerja Semler Company (SEMCO). Konsep ini ditularkan Ricardo Semler sejak menggantikan sang ayah sebagai CEO. Konsep ini pula yang mendasari terjadinya demokratisasi di SEMCO. Seorang tukang sapu di SEMCO sekalipun memiliki hak suara serta berhak hadir dalam rapat laporan keuangan. Keterbukaan informasi melahirkan rasa memiliki dan keinginan berkarya secara kontinu. Semangat inovasi dan skeptis lewat pertanyaan ”mengapa?” membawa SEMCO meraih pendapatan dari 35 juta dollar AS menjadi 160 juta dollar AS dalam enam tahun terakhir.

Ricardo memandang kebebasan dan kepuasan karyawan berada di atas tujuan perusahaan. Pertumbuhan organisasi yang mengarah pada perolehan laba terjadi alami apabila setiap karyawan senantiasa tertantang, bersemangat, dan produktif tanpa adanya tekanan yang tidak perlu. Tekanan yang tidak perlu, menurut Ricardo, dapat berupa jam kerja yang kaku, struktur organisasi, bahkan pengawasan akan gaya berpakaian. Pengawasan yang sedikit justru meningkatkan kemampuan inovasi bahkan mengeluarkan individu dari belenggu rutinitas kerja. Teknologi juga harus dipandang sebagai alat yang mempermudah kehidupan bukan merampas waktu luang. Karyawan tidak perlu merasa bersalah ketika siang hari menonton permainan sofbol dan mulai bekerja di depan laptop sambil menemani buah hati pada pukul 21.00 hingga 05.00. Mereka bahkan tidak perlu malu melakukan conference call dengan klien sambil menikmati alam pegunungan meski harus sibuk mencari dokumen dalam tumpukan peralatan ski. (STI/Litbang Kompas)

Resensi Buku

Kiat Sehat dan Berumur Panjang

/ Kompas Images

Minggu, 4 Mei 2008 | 01:15 WIB

LD GUNAWAN

Boleh jadi ini buku kesehatan langka di rak perbukuan nasional. Bukan pula jenis yang biasa terselip di ragam bacaan kesehatan khazanah rumah. Tak serupa dengan jenis buku yang menyodorkan kiat tidak lekas tua. Kiranya bukan gegabah kalau menyebut ini buku unik karena dua alasan.

Pertama, bukan tipu daya jika buku ini langsung menyihir pembaca justru ketika baru membaca daftar isi. Ada yang luar biasa terasa di halaman-halaman awal. Sudah sejak di awal buku ini memancing rasa inkuisitif pembaca ihwal bagaimana hidup bisa bugar dijalani sampai tua.

Membalik-balik halaman buku, kita menemukan lebih seratus topik. Bisa jadi ini benar layak dijadikan ”jurus”, sebagaimana pretensi judul buku, atau langkah, panduan, atau apalah. Rancang cetak-birunya demi orang segala usia dimampukan mengulur umur mereka menjadi sepanjang mungkin.

Lebih dari hanya memberi potensi pembacanya meraih umur panjang, buku ini mengusung janji memampukan orang tetap sehat sampai tua. Sebagaimana paradigma medik ihwal usia lanjut, targetnya selain berumur panjang, juga masih sehat. Kita menyebutnya cita-cita healthy aging. Berkat kecerdikan berbahasa penulisnya yang memikat, pembaca dibuat gereget tak kepingin berhenti membalik halaman berikut sejak bab pertama.

Alasan kedua mengapa buku untuk semua umur ini unik karena pembaca menemukan banyak kebaruan dalam praksis hidup sehat. Selalu muncul catatan medik baru yang mengejutkan pada tiap halaman, justru ketika orang makin sadar dan didesak mencari cara bagaimana cantiknya hidup sehat seharusnya dijalani.

Paradigma lain buat sehat

Pada bab pertama buku, ada nuansa menyederhanakan hidup sehat secara lain yang tanpa memaksa mendesak untuk disimak. Tanpa diminta, sebuah paradigma langsung menjawil minat rasa ingin tahu siapa pun pembacanya. Sebut setelah membaca topik ”Tidak Bunuh Diri dengan Sendok Garpu Kita”, misalnya, atau ”Tukar Kursi Goyang dengan Sepatu Olahraga”.

Praksis hidup sehat semacam itu yang membetot keingintahuan awam, sekaligus menyedot rasa penasaran. Itu menyebabkan pembaca tak ingin berhenti membaca karena selalu menemukan munculnya paradoks hidup sehat di sana.

Dari satu bab ke bab berikut, pembaca dibuat merasa bahwa ada yang keliru ihwal apa-apa yang orang kebanyakan lakukan terhadap tubuhnya sendiri selama ini. Mereka seperti sedang berada di pihak serba salah dan tengah tersingkir di luar bingkai kesehatan.

Mungkin tumbuh semacam perasaan takut, cemas, menyesal dalam diri pembaca, kenapa baru sekarang peringatan (warning) seperti itu dibeberkan dengan gamblang. Peringatan yang sepantasnya sudah sejak dahulu diberikan secara formal di sekolah maupun informal dari media massa, juga koreksi terhadap pola dan gaya hidup tidak sehat yang selayaknya sudah dikerjakan sejak dulu.

Tubuh manusia memendam potensi bertahan hidup lebih lama dari yang kita sangka. Pada tingkat biologis, mengulur umur menjadi sepanjang mungkin, seperti pesan penulis buku, tergantung seberapa besar upaya keras kita menempuh perjalanan umur masing-masing.

Buku ini berangkat dari studi ihwal tubuh manusia dirancang berpotensi diulur sampai 120 tahun. Dunia ilmu meniscayai kalau itu bukan sesuatu yang absurd. Sampai di sini pembaca kian kuyup dibuat penasaran ingin terus membacanya.

Penulis dengan cekatan mengungkap kalau dunia kedokteran banyak belajar dari bagaimana orang zaman dahulu melakoni hidup. Di situ mula berangkat buku ini. Kesan lebih menukik terpetik seperti dari topik ”Melompat ke Meja Makan Nenek” bahwa untuk menjadi sehat ternyata sederhana.

Deras pula dituturkan kalau para dokter di dunia tergugah kembali belajar dari kesalahan modernisasi yang sudah menggoda dan secara dahsyat membelokkan setir hidup sehat rata-rata orang sekarang. Kekeliruan yang boleh jadi fatal, namun telanjur menjerumuskan orang makin berisiko jatuh sakit, lalu mati muda.

Dunia medik sibuk mengobati di hilir, tetapi tidak mencegat penyakit sejak di hulu. Buku ini berpretensi mengajak pembaca untuk membiasakan diri tekun bersibuk di hulu. Hanya dengan cara begitu penyakit yang tak perlu terjadi dapat dicegah sehingga ongkos dokter bisa lebih diirit.

Kedokteran pencegahan

Buku ini tak lagi nyinyir berbicara soal penyakit seperti kebanyakan buku kesehatan bagi awam. Tidak lagi sibuk mengurus ihwal penyakit bila sudah telanjur jatuh sakit. Tekadnya penuh demi mengangkat kiat dan pilihan sikap yang perlu dilakukan sepanjang aktivitas keseharian, apa pun karier dan jenis pekerjaan seseorang agar tak perlu sampai jatuh sakit.

Itu pula kelebihan buku ini. Sikap profesi yang tergolong langka dalam praksis layanan medik di belahan dunia mana pun. Sesuatu yang bukan saja tidak dikerjakan oleh rata-rata profesional dokter, tidak juga oleh pihak rumah sakit, ketika industri medik menafikan moral saat menolong orang sakit. Ini pula angin baru pada zaman layanan medik dunia bukan dijalani sebagai bentuk bisnis moral lagi. Buku ini juga lancar berbicara ihwal sikap medik berbeda dari yang selama ini rata-rata kalangan medik melumrahkan yang tak jamak itu.

Lebih dari itu, kalau diamati seperti penyajian buku-bukunya yang terdahulu, buku ”Sehat Itu Murah” yang best seller dan konon dalam setahun cetak ulang tujuh kali pada tahun 2007, Handrawan Nadesul, sebagai seorang dokter, piawai meramu, selain cekatan menulis ringkas, lugas, sederhana, dan enak dibaca pula. Tidak letih kita membacanya seolah tengah menikmati novel ringan belaka. Bagi kedokteran awam, buku ini barangkali sebuah gebrakan.

Setelah membaca isi buku seluruhnya, bagaimana hidup rata-rata awam sekarang, terasakan benar sebagai kebiasaan yang sudah serba keliru. Boleh jadi ini masalah nasional yang di kacamata penulisnya—yang sekian lama malang melintang mengasuh rubrik kesehatan di banyak media massa— merupakan kondisi yang sungguh mencemaskan.

Struktur usia tua

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat penduduk dunia tahun 2050 akan menggemuk pada kelompok usia tua. Populasi di atas umur 60 tahun berlipat tiga kali. Yang berumur di atas 80 tahun berlipat empat kali. Dunia akan didominasi oleh kelompok usia tua. Pada saat yang sama penduduk negara maju semakin susut. Apa artinya ini bagi sebuah negara kalau orang berhasil hidup semakin lama, tetapi nyatanya tidak sehat dan sakit-sakitan?

Artinya bahwa proyeksi layanan medik dan kesehatan akan semakin bergeser pada kelompok lansia yang mengisi sebagian besar populasi. Bagi negara, ini beban tersendiri karena usia tua umumnya menjadi terminal tempat beragam penyakit yang kebanyakan berlangsung menahun (chronic) jika yang tak perlu terjadi itu gagal dicegah.

Rata-rata usia lanjut kita memikul penyakit menahun yang mestinya tak perlu terjadi kalau paradigma hidup sehat yang benar dikuasai semua orang. Sebab, jika tidak, diproyeksikan dalam sepuluh tahun ke depan hampir empat ratus juta jiwa orang usia lanjut yang sakit-sakitan di dunia akan mati prematur (Sydney Resolution, 2008).

Meningkatnya populasi tua tetapi sakit-sakitan berarti membengkaknya biaya tanggungan yang harus dipikul negara nanti dan itu menjadi masalah nasional tersendiri. Misi buku ini secara tersirat hendak meringankan kecemasan dunia, setidaknya buat masyarakat kita, yang proyeksi populasinya akan disesaki oleh usia sepuh juga.

Demi meminimalkan ongkos tanggungan negara oleh kewajiban membiayai populasi uzur yang acap bermasalah itu, setiap generasi perlu dipersiapkan untuk melakukan upaya pencegahan. Upaya agar hari tua yang tetap berkualitas dan produktif bisa terus diulur, tak harus dirundung penyakit.

Kekurangan dan kelebihan

Sebagai sosok, buku ini sudah lengkap. Kekurangan buku ini dalam hal penataan letak dan besar huruf yang kurang ramah dibaca oleh yang sudah uzur. Perlu dipilih huruf yang cukup besar agar mereka yang uzur dapat mudah dan tak cepat letih membaca. Nuansa buku sendiri tidak cukup memberi kesan sebagai suasana menuju senja kalau penekanannya pada kelompok masyarakat senja (sunset community).

Kalau boleh disebut, kekuatan lain buku ini adalah disajikan ringkas dan penuh muatan wawasan kesehatan mutakhir. Membaca catatan yang ditulis para senior kepada penulisnya meneguhkan kalau buku ini cocok mengantarkan pembaca mengubah paradigma lamanya demi sukses melakoni hidup sehat sampai tua.

Bukan menjadi sehat sekadar dengan biaya murah belaka, melainkan ada janji tanpa ongkos, seperti dituturkan dalam catatan Prof Kisjanto, seorang ahli jantung. Selain itu buku ini sengaja dirancang tampil hardcover mungkin karena diyakini nasib buku akan berkali-kali dibolak-balik, sosoknya tak lekas lapuk kendati dibaca berulang-ulang.

Silakan Anda membacanya. Anda akan menemukan sejuknya warna biru langit pada latar setiap halamannya. Terlebih lagi bertumpuk-tumpuk manfaat buku akan terpetik melebihi uang yang sudah Anda belanjakan untuk membelinya. Ditambah lagi kalau ingat andai kita sudah telanjur jatuh sakit.

Rasanya bukan sesuatu yang absurd apabila setiap yang membaca buku ini akan meraih cita-cita nikmat hidup sehat sentosa. Bonus lebih yang diberikannya, setiap pembaca berpeluang menikmati hidup sampai di paling ujung ”usia emas”-nya, seperti janji penulis sejak di awal halaman pertama bukunya. Selanjutnya, tinggal tergantung apakah Anda mau melakukannya?

LD Gunawan Mantan Direktur Rumah Sakit, Pemerhati Kesehatan

Giliran pemadaman listrik Jawa Bali

Giliran pemadaman listrik Jawa Bali

	Cuaca buruk diperkirakan masih akan terjadi dan pasok listrik dapat terganggu lagi

Pemerintah Indonesia menjanjikan pemadaman listrik tidak akan terjadi lagi di Jawa Bali setelah PLN mendapat pasokan cukup batubara.

Pemadaman listrik di Jawa dan Bali diberlakukan karena transportasi batu bara terganggu cuaca buruk.
Namun pengamat menyebutkan, meskipun kasus ini abnormal namun PLN sendiri menghadapi masalah finansial berat yang sulit ditangani pemerintah.
Tetapi cuaca buruk diperkirakan masih terjadi dan ditengah kesulitan finansial PLN sendiri, tampaknya pemadaman bergilir masih akan terjadi.
Masyarakat sendiri diminta untuk menghemat guna membantu mengatasi kesulitan pasok listrik ini.
Pembangkit listrik alternatif seperti angin, tenaga surya dan gas sudah dilakukan namun belum maksimal.

UN Kebijakan Yang Tidak Bijak

UN Kebijakan Yang Tidak Bijak

Jumat, 2 Mei 2008 | 09:17 WIB

Kebijakan pemerintah dipastikan menelan banyak korban. Dari tahun ke tahun selalu mengundang kontroversi. hal yang paling disayangkan adalah aset bangsa dijadikan kelinci percobaan. Penurunan mental yang sebenarnya masih dalam fase pengembangan justru memperburuk keadaan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Silih bergantinya kebijakan menunjukkan ketidakmatangan suatu pemerintahan yang konon katanya suara hati rakyat. Rumah-rumah pengaduan nasib sekaligus wadah aspirasi rakyat dijadikan simbol betapa nama rakyat diagungkan. Namun sayang, hanya simbol semata.

Sebelum masyarakat mulai beradaptasi terhadap satu kebijakan yang pemerintah tetapkan, pemerintah telah mengubahnya. Ini mengingatkan kepada kita akan masyarakat primitif yang nomaden.

Akankah ini membuktikan kemunduran bangsa kita? Ironisnya, ini kerap terjadi di bidang pendidikan. Kurikulum yang baru setengah perjalanan sudah berganti haluan. Lalu, kapan mencapai tujuan?

Minimnya sarana bukanlah suatu keterbatasan yang dijadikan alasan untuk bertindak maju. Sarana hanyalah sebagai baju pelengkap kegiatan menuntut ilmu. Sebaliknya, nyawa dalam pendidikan adalah ilmu.

Namun, yang sering digembar-gemborkan justru pembangunan sekolah di sana-sini tanpa diketahui seberapa jauh ilmu yang diserap dari kegiatan belajar. Sekolah banyak dimanfaatkan sebagai lahan bisnis, proses pembangunan sarana dan prasarananya bisa menguntungkan banyak pihak, terutama oknum yang memanfaatkan dana ilegal dari sana.

Ujian nasional yang dicanangkan sebagai program peningkatan standar mutu hanyalah sebuah bahasa formal semata. Pada kenyataannya, cacat di berbagai prosesnya. Sejak tahap input, yaitu pembuatan soal, pada soal yang diujikan sering tidak berdasar atas standar kompetensi lulusan (SKL) yang telah resmi dibuat dan diedarkan melalui sekolah maupun internet.

Pada jurusan IPS, kasus ketidaksesuaian dengan SKL itu banyak ditemukan pada mata pelajaran Geografi. Siswa berharap akan lulus ujian jika belajar pada jalurnya. Namun jika sudah lepas dari jalur, siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas tangis histeris setelah para peserta menempuh ujian?

Sedangkan pada tahap pemrosesan ujian, kecurangan yang terjadi baik panitia, pengawas guru, maupun peserta ujian adalah cara instan mendapatkan suatu nilai. Hal ini wajar karena nilai merupakan standar baik-buruknya tingkat kecerdasan seseorang selama menuntut ilmu.

Tingkat kemampuan mengamalkan ilmu kurang diutamakan dalam pengukuran sejauh mana ilmu didapat. Hal ini tecermin pada lembar ijazah kelulusan. Pada lowongan pekerjaan maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, angka yang tertulis yang diutamakan.

Kecurangan bersumber dari aspek ini. Mereka berlomba mendapat angka tertinggi dengan menghalalkan segala macam cara termasuk mencontek maupun membeli soal yang telah bocor.

Jika ingin menaikkan mutu, mengapa pemerintah tidak meningkatkan kualitas soal sesuai jalur? Padahal, ini dapat memacu siswa untuk mempersiapkan diri sebelum ujian sesuai dengan standar pemerintah.

(Reni Rakhmawati, Siswa Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 3 Magelang, Jawa Tengah. Betapa lebih baik saya menumpahkan aspirasi daripada harus menangis dan mengeluh meratapi keadaan.)