Kaum Muda Dominasi Calon DPR PDI-P

Minggu, 1 Juni 2008 | 14:38 WIB
JAKARTA, MINGGU - Sekitar 70 persen calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), berasal dari golongan generasi muda. Demikian pula halnya dengan calon presiden yang diajukan oleh PDI-P.

"PDI-P calon anggota DPR, 70 persennya anak muda. Orangnya harus pinter lah. Orang pinter pasti keren, orang keren berani memutuskan. Pak Yos (mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso) saja berani nyalonin, masak anak muda nggak berani," ujar Ketua Umum PDI-P Megawati di sela acara Gebyar Pancasila di Silang Monas, Minggu (1/6).

Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati mengatakan saat ini dia menjadi calon tunggal dari partai berlambang banteng merah itu. Namun, dia yakin kesempatan bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa telah terbuka lebar. "Asalkan, dia berani dikritisi oleh rakyat," tuturnya.

BOB
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Gempa China, Sudah 3.000 Orang Tewas

Gempa China, Sudah 3.000 Orang Tewas

GETTY IMAGES/Luo Gensheng

Para pekerja berusaha membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa di Henan

Artikel Terkait:

• Hampir 900 Terperangkap dan 107 Tewas di Gempa China
• Gempa 7,8 R Hantam China

Senin, 12 Mei 2008 | 21:05 WIB

CHONGQING, SENIN - Jumlah korban akibat gempa hebat di China mulai diketahui. Dalam satu wilayah saja di Provinsi Sichuan dikabarkan antara 3.000 sampai 5.000 orang tewas.

Kantor berita Xinhua, Senin sore, mengabarkan, jumlah korban tewas sebanyak itu hanya di Kecamatan Beichuan saja. Selain itu, sekitar 10.000 orang lainnya diketahui menderita luka-luka. Korban di wilayah lain masih belum diketahui.

Pusat gempa berkekuatan 7,8 skala Richter tersebut berada 92 km dari ibukota Provinsi Sichuan, Chengdu.

Sampai berita ini diturunkan masih belum bisa tergambarkan secara jelas seberapa jauh kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa itu. Laporan sementara menyebut bahwa lima pembangkit tenaga listrik besar mengalami kerusakan. (AP)

Selamatkan Ekonomi Rakyat

Presiden: Harga BBM Akan Naik

Selamatkan Ekonomi Rakyat

Selasa, 6 Mei 2008 | 00:30 WIB

Jakarta, Kompas - Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (5/5), akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi secara terbatas. Terbatas yang dimaksud adalah kenaikan harga masih dalam rentang jangkauan masyarakat dan pelaku usaha.
Sebelumnya, dalam dialog dengan pemilik dan pemimpin media massa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan indikasi akan diambilnya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM menyusul tekanan berat kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Tahapan sekarang ini bukan lagi naik atau tidak naik (BBM). Kalau naik (BBM) berapa? Komoditas apa saja? Apakah naiknya 20 persen, 25 persen, atau 30 persen? Mengapa sampai pada angka itu? Kemudian instrumen yang menyertai kenaikan harga BBM apa saja?” ujar Presiden di Istana Negara.
Kebijakan pemerintah ini, selain akan diikuti dengan penghematan secara total konsumsi BBM dengan berbagai langkah, juga akan disertai dengan pemberian kompensasi yang cukup besar, khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.
Senada dengan Presiden, berapa persentase kenaikan dan tanggal kepastian waktu pemberlakuan kenaikan harga BBM tersebut, Menko Perekonomian Boediono hanya mengatakan, masih dihitung rinci dan pada waktunya akan segera diumumkan.
”Soal besaran kenaikan harga BBM, pemerintah masih menghitung dan menyelesaikan persoalan teknisnya. Akan tetapi, besarannya masih dalam jangkauan yang bisa ditanggung masyarakat, apalagi dibarengi dengan pemberian kompensasi. Masalah pengumuman kenaikannya, tunggu beberapa minggu ke depan,” kata Boediono.
Menurut informasi yang dihimpun Kompas, besaran kenaikan yang tengah dihitung adalah rata-rata 30 persen, dengan perkiraan pengurangan anggaran subsidi mencapai Rp 30 triliun. Kenaikan harga BBM itu disebut-sebut paling lambat diputuskan pada 1 Juni mendatang.
”Kami saat ini tengah menyiapkan suatu langkah kebijakan dengan tujuan untuk mengamankan APBN tahun 2008 maupun 2009. Dengan fokus pada masalah subsidi BBM dan listrik, ini kita lakukan dalam satu paket, yang terdiri dari tiga elemen,” ujar Boediono.

Penghematan total

Menurut Boediono, tiga elemen yang merupakan satu paket kesatuan, terdiri dari penghematan konsumsi BBM secara total, kenaikan harga beberapa BBM bersubsidi secara terbatas, dan kompensasi bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
”Penghematan yang dilakukan antara lain melalui konversi energi, penghitungan tarif listrik dengan disinsentif, dan pengaturan penggunaan listrik di kantor-kantor. Sedangkan penghematan BBM, dengan menggunakan kartu kendali (smart card) untuk membatasi premium dan solar bersubsidi yang diuji coba di beberapa daerah,” kata Boediono.
Pemerintah, tambah Boediono, juga terus melakukan program penghematan belanja negara yang sudah diputuskan APBN-P 2008, baik penerimaan pajak maupun nonpajak.
>subinteri< Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, yang penting adalah sinyal kepada semua pelaku ekonomi bahwa kenaikan ini masih di dalam kisaran yang masih bisa diserap dan ditanggung masyarakat dan pelaku ekonomi. ”Selain itu, diharapkan juga bisa menimbulkan kepercayaan dan menghilangkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi,” ujar Menkeu.
Ditanya mengenai besaran anggaran yang bisa dihemat dari kenaikan harga BBM, penghematan dan pemberian kompensasi BBM, Menkeu mengaku masih harus menghitung lagi. ”Akan tetapi, kami upayakan agar defisit anggaran di APBN-P 2008 tetap di bawah 2 persen dari produk domestik bruto,” ujar Menkeu.

Makin cepat makin baik

Terkait rencana kenaikan harga BBM, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengatakan, hingga saat ini Kadin masih menantikan kebijakan konkret pemerintah menyangkut krisis BBM. Semakin cepat diambil kebijakan, semakin baik bagi dunia usaha. ”Dengan begitu, spekulasi-spekulasi yang terjadi terutama di pasar finansial dapat segera ditiadakan,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, pasar finansial mengharapkan sinyal pemerintah secepatnya untuk menghitung langkah menanggulangi krisis BBM. Kadin mengkhawatirkan, kelambanan pemerintah dalam mengambil kebijakan BBM akan membuat larinya permodalan.
Kadin mengakui, kebijakan kenaikan harga BBM kelak akan membuat daya beli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, semakin menurun. Untuk itu, Kadin sudah secara resmi melayangkan surat untuk memberikan bantuan tunai langsung ke kantong-kantong kemiskinan.

Selamatkan ekonomi rakyat
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengingatkan, dalam rencana kenaikan harga BBM, yang terpenting adalah menyelamatkan daya beli dan kehidupan ekonomi masyarakat, bukan menyelamatkan anggaran negara. Pemerintah harus menjabarkan program kompensasi secara lebih konkret sehingga bisa diukur manfaatnya bagi masyarakat.
”Kalau pemerintah mengatakan akan membuka lapangan kerja, berapa banyak dan di wilayah mana saja, melalui program apa. Untuk bantuan langsung tunai, terus terang melihat pelaksanaannya pada kenaikan harga BBM tahun 2005, saya meragukan efektivitasnya,” ujarnya.
Menurut Pri Agung, kesiapan program kompensasi yang memadai jauh lebih penting sebelum memutuskan besaran kenaikan.
Pemerintah, kata Pri Agung, harus menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan kenaikan harga BBM. Sebab, apabila dilihat dari sisi harga minyak saja, realisasi harga minyak mentah Indonesia Januari-April 2008 baru sekitar 99 dollar AS per barrel, atau hanya selisih 4 dollar AS dari asumsi APBN-P yang sebesar 95 dollar AS per barrel.
Alokasi subsidi BBM dalam APBN Perubahan 2008 ditetapkan Rp 126,82 triliun dengan asumsi harga minyak 95 dollar AS per barrel dan volume BBM subsidi 35 juta kiloliter. APBN-P masih memberikan dana cadangan atau bantalan sebesar Rp 18,3 triliun apabila asumsi harga minyak dan volume BBM meleset.
(INU/HAR/OSA/ LKT/MDN/CHE/DOT)

Berita Kompas

Gus Dur: Tak Ada Kompromi

Minggu, 4 Mei 2008 | 00:48 WIB

Jakarta, Kompas - Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menegaskan tak ada kompromi dengan kubu Muhaimin Iskandar.

Menurut Gus Dur, muktamar luar biasa (MLB) kubu Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB Muhaimin Iskandar di Ancol, Jakarta Utara, tidak memiliki legitimasi.

Dalam jumpa pers yang digelar, Sabtu (3/5) di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Gus Dur kembali menegaskan, jika karena urusan pribadi kemudian dirinya dilengserkan, ia tidak mempersoalkannya.

Namun, persoalan yang ada saat ini, tuturnya, adalah persoalan yang terkait dengan masa depan negara dan bangsa. Karena itulah, ia menyatakan tidak ada kompromi.

Tidak hanya itu, ia pun menolak ajakan Pengasuh Pondok Pesantren Pacul Gowang, Jombang, Jawa Timur, KH Aziz Mansyur untuk hadir ke MLB PKB versi Muhaimin Iskandar di Ancol. Gus Dur mengaku meminta KH Aziz Mansyur pulang.

”Apa lagi yang mau dibicarakan. Ia tidak punya wewenang apa pun untuk bicara di sini,” kata Gus Dur.

Tak perlu islah

Bahkan Gus Dur mengatakan, tidak perlu ada islah dengan kubu Muhaimin. Islah, tuturnya, ada dua, pertama saling memaafkan dan membangun persaudaraan. ”Itu sudah sejak lama saya lakukan, sejak PKB belum didirikan,” tuturnya.

Islah yang kedua, tuturnya, terkait dengan penempatan orang. Ia mengatakan, penempatan orang tersebut antara lain harus memerhatikan kejujuran dan kecakapan seseorang.

Bagi Gus Dur, MLB PKB versi Muhaimin melanggar anggaran dasar dan tidak mempunyai legitimasi karena tidak dibentuk oleh Dewan Syuro PKB.

MLB yang sah, menurutnya, adalah muktamar yang digelar 30 April-1 Mei di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor.

Hasil MLB itu, kata Gus Dur, pada Jumat lalu telah dilaporkan kepada Departemen Hukum dan HAM. Laporan itu telah diterima oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Aidir Amin Daud (Kompas, 3/5).

Terkait dengan tetap diusulkannya Muhaimin Iskandar untuk menjadi anggota DPR melalui pemilu yang akan datang, Gus Dur mengatakan bahwa dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Syuro Pimpinan Pusat PKB tunduk pada putusan DPP.

Namun, pencalonan itu mensyaratkan Muhaimin Iskandar sudah tidak menjadi pengurus PKB. Hal itu didasarkan fakta bahwa Muhaimin telah mengajukan permintaan pengunduran diri dari jabatannya di DPP PKB.

Diragukan

Ketua DPP PKB Effendy Choirie Jumat malam mengatakan, saat ini terjadi penjungkirbalikan struktur dalam PKB. Dalam MLB versi Muhaimin, Dewan Syuro diposisikan lebih rendah dari Dewan Tanfidz, padahal Dewan Syuro ialah pimpinan tertinggi PKB.

Mengenai klaim PKB kubu Muhaimin atas adanya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang hadir dalam MLB di Parung, Bogor, dan hadir pula di MLB Ancol, Jakarta, ia meragukan keabsahan kepengurusan mereka.

Menurut Effendy, kepengurusan PKB yang berhak hadir dalam MLB adalah yang memiliki surat keputusan kepengurusan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB. Pengurus yang hadir dalam MLB juga harus memiliki surat mandat yang ditentukan melalui rapat pleno. (JOS/MZW)